JAKARTA- bekasitoday.com– Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, S.H., M.H., angkat bicara menanggapi derasnya arus disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian yang beredar di media sosial sepanjang Mei 2026. Pimpinan organisasi sayap Partai Gerindra tersebut menilai sirkulasi kabar miring yang membidik Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah berpotensi menyesatkan masyarakat.
Dalam keterangan resminya pada Minggu kemarin, Haposan mengurai sejumlah isu bohong yang sempat mencuat. Ia menegaskan tudingan bahwa pengadaan sapi kurban pribadi Presiden menggunakan dana APBN adalah tidak benar. Menurutnya, program Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi telah dianggarkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga membantah kabar adanya tanda cat pilox bertuliskan nama Presiden pada hewan kurban di lapangan.
Sorotan lain diarahkan pada isu kunjungan kenegaraan Presiden ke Paris pada 28 Mei lalu. Haposan menegaskan agenda diplomatik tersebut bukan mendadak, melainkan telah diumumkan secara transparan oleh Menteri Luar Negeri sejak 22 April 2026. Mengenai gosip biaya hotel rombongan yang disebut mencapai Rp5,8 miliar, ia menekankan angka itu hanya mengacu pada tarif publik sekunder, sementara rombongan tidak membayar nominal tersebut dan penginapan tidak terpusat di satu lokasi. Ia juga meluruskan isu pembatalan kunjungan ke Italia, Austria, dan Hungaria, dengan menegaskan bahwa agenda ke tiga negara itu memang tidak pernah dijadwalkan dalam dokumen kerja tahun 2026.
Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan
Selain meluruskan isu politik, Haposan turut menyinggung dinamika ekonomi. Ia meminta publik melihat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara objektif dalam konteks makro global. Dalam dua dekade terakhir, rupiah mengalami tren depresiasi tahunan 2–7 persen akibat arus keluar kekayaan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo, menurutnya, tengah menempuh langkah korektif melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, pemanfaatan devisa hasil ekspor, serta peningkatan investasi domestik lewat lembaga Danantara. IHSG bahkan sempat mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus level 9.100 dari posisi awal 7.700.
Pada sektor pendidikan, Haposan menepis kesalahpahaman terkait kebijakan pengenalan bahasa asing di sekolah. Presiden Prabowo tidak mewajibkan siswa fasih layaknya penutur asli, melainkan sebatas memperluas cakrawala melalui pengenalan bahasa dunia. Program ini didukung teknologi pembelajaran modern berupa Interactive Flat Panel di ruang kelas.
Ajakan Verifikasi Informasi
Mengakhiri penjelasannya, Haposan Batubara mengajak masyarakat untuk mengedepankan budaya verifikasi data ketimbang mudah terprovokasi oleh narasi yang belum sahih. Ia menekankan pentingnya sikap kritis agar ruang publik tidak tercemar oleh kabar bohong.(Nr).