Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya unggahan yang mengklaim bahwa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bea Cukai Tahun 2026 telah dibuka untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Informasi tersebut diketahui beredar luas melalui sejumlah platform media sosial, khususnya TikTok. Dalam unggahan yang viral tersebut, disebutkan bahwa Bea Cukai membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK, Diploma, dan Sarjana untuk mengisi berbagai formasi yang diklaim tersedia di seluruh Indonesia. Bahkan, unggahan tersebut turut menyertakan tautan pendaftaran yang mengarahkan masyarakat untuk mengisi data pribadi.
Menanggapi hal itu, Bea Cukai menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut belum mengumumkan adanya pembukaan rekrutmen pegawai untuk tahun anggaran 2026.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menegaskan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap berbagai informasi yang mengatasnamakan Bea Cukai tanpa sumber resmi yang jelas.
“Informasi mengenai pembukaan rekrutmen pegawai Bea Cukai Tahun 2026 yang beredar di sejumlah platform media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Bea Cukai belum merilis informasi resmi terkait penerimaan pegawai,” tegas Nirwala dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Nirwala, seluruh proses rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan selalu dilaksanakan secara transparan dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang berasal dari akun tidak terverifikasi atau situs yang tidak memiliki keterkaitan resmi dengan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa informasi resmi terkait rekrutmen CPNS maupun pegawai pemerintah lainnya hanya dapat diakses melalui kanal-kanal resmi yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah situs rekrutmen Kementerian Keuangan, portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara, serta akun media sosial resmi dan terverifikasi milik Kementerian Keuangan maupun Bea Cukai.
Lebih lanjut, Nirwala mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu terkait rekrutmen tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Banyak modus penipuan saat ini memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap pembukaan CPNS dengan cara mengarahkan korban untuk mengisi formulir daring yang meminta data sensitif.
“Risiko terbesar dari tautan tidak resmi adalah penyalahgunaan data pribadi. Informasi seperti nomor identitas, alamat, nomor telepon, hingga data rekening dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindakan penipuan,” jelasnya.
Fenomena penyebaran hoaks rekrutmen pemerintah bukanlah hal baru. Setiap tahun, menjelang atau selama proses seleksi aparatur sipil negara berlangsung, sering muncul berbagai informasi palsu yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk menjadi pegawai negeri. Karena itu, kewaspadaan dan kemampuan memilah informasi menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini.
Selain meminta masyarakat untuk tidak mengakses tautan yang tidak jelas asal-usulnya, Bea Cukai juga mengimbau agar setiap informasi yang diterima terlebih dahulu diverifikasi melalui sumber resmi. Langkah sederhana ini dinilai dapat mencegah masyarakat menjadi korban penipuan sekaligus membantu menekan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Nirwala menambahkan bahwa pencatutan nama Bea Cukai dalam berbagai unggahan hoaks juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam memerangi hoaks menjadi faktor penting untuk menjaga ruang digital yang sehat dan aman.
“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memutus penyebaran hoaks dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dengan meningkatkan literasi digital dan kehati-hatian dalam menerima informasi, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, Bea Cukai mengimbau siapa pun yang menemukan informasi mencurigakan terkait rekrutmen pegawai agar segera melakukan pengecekan melalui kanal komunikasi resmi Bea Cukai atau Kementerian Keuangan. Masyarakat juga diharapkan tidak tergiur oleh janji penerimaan instan, biaya pendaftaran tertentu, maupun tawaran kelulusan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi pemerintah.
Dengan klarifikasi ini, Bea Cukai berharap masyarakat tidak lagi terjebak dalam informasi palsu yang beredar di media sosial. Kepercayaan terhadap informasi resmi, ditambah dengan literasi digital yang baik, menjadi kunci utama untuk melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan yang semakin marak di era teknologi informasi saat ini.