BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi resmi menyerahkan 600 sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum yang mengikat atas kepemilikan aset lahan warga di wilayah setempat.
Penyerahan dokumen legalitas pertanahan ini menjadi angin segar bagi ratusan keluarga yang selama ini merindukan kejelasan status hukum atas tanah yang mereka tempati maupun kelola. Melalui skema PTSL, proses sertifikasi tanah yang sebelumnya dianggap rumit dan menyita waktu kini dapat diselesaikan secara terencana, transparan, dan sistematis.
Sebaran 600 Sertifikat Tanah di Sembilan Kelurahan Kota Bekasi
Penyaluran 600 sertifikat tanah kali ini menjangkau penerima manfaat yang tersebar di sembilan kelurahan di wilayah Kota Bekasi. Proses pendataan dan verifikasi data fisik maupun yuridis telah dilakukan secara cermat oleh petugas pertanahan bersama jajaran pemerintah daerah setempat.
Adapun rincian sebaran penerima sertifikat tanah program PTSL tersebut meliputi:
- Kelurahan Jatiranggon: 160 warga penerima.
- Kelurahan Jatikarya: 108 warga penerima.
- Kelurahan Harapanmulya: 100 warga penerima.
- Kelurahan Jatiraden: 70 warga penerima.
- Kelurahan Jatiluhur: 57 warga penerima.
- Kelurahan Margamulya: 35 warga penerima.
- Kelurahan Medansatria: 30 warga penerima.
- Kelurahan Kalibaru: 27 warga penerima.
- Kelurahan Jatikramat: 13 warga penerima.
Dengan diterimanya dokumen resmi ini, seluruh warga penerima kini memegang bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan diakui secara penuh oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perlindungan Hak Kepemilikan dan Penguatan Jaminan Hukum
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, menegaskan bahwa penyerahan sertifikat tanah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hak atas aset milik warga. Sertifikat pertanahan berfungsi sebagai benteng hukum utama untuk mencegah timbulnya sengketa lahan di kemudian hari.
“Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat,” ujar Tri Adhianto Tjahyono saat memberikan sambutan di Bekasi, Selasa.
Tri Adhianto menjelaskan bahwa keberadaan program PTSL bertujuan untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi pertanahan di seluruh pelosok daerah. Dengan dokumen yang tertata rapi dan legal, masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat atas aset yang mereka miliki.
“Kami berharap sertifikat yang diterima dapat memberikan rasa aman, melindungi hak kepemilikan warga serta dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Mendorong Tata Kelola Pemerintahan dan Meminimalkan Konflik Lahan
Selain memberikan ketenangan bagi warga, tertib administrasi pertanahan dinilai memegang peranan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dinamika tata ruang dan perkembangan wilayah Kota Bekasi yang pesat membutuhkan kejelasan batas-batas tanah masyarakat agar pembangunan daerah berjalan harmonis.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi demi mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan harus terus ditingkatkan. Dengan administrasi pertanahan secara tertib, masyarakat mendapatkan kepastian atas haknya dan potensi permasalahan kepemilikan tanah dapat minimalkan,” tegas Tri Adhianto.
Imbauan Kantor Pertanahan: Menjaga Legalitas dan Keabsahan Data
Senada dengan Wali Kota, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, menekankan pentingnya peran strategis program PTSL sebagai solusi nasional dalam memberikan legalitas tanah bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“PTSL sebagai salah satu upaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Kami berharap sertifikat yang diserahkan hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan dan menjaga legalitas kepemilikan tanah,” jelas Tarbarita Simorangkir.
Tarbarita juga berpesan agar warga yang telah menerima sertifikat dapat menyimpan dokumen berharga tersebut di tempat yang aman dan menjaga fisik batas tanah di lapangan. Masyarakat diminta memastikan data kepemilikan selalu sesuai dengan fakta di lapangan serta aturan hukum yang berlaku.
Melalui penyerahan secara bertahap ini, Kantah Kota Bekasi berharap cakupan pendaftaran tanah di wilayah Kota Bekasi terus meningkat hingga tercipta tertib administrasi pertanahan yang menyeluruh dan berkesinambungan.