BEKASI, bekasitoday.com – Penanganan laporan dugaan pelanggaran izin tinggal dan aktivitas usaha oleh dua warga negara asing (WNA) asal Vietnam di Paris Aesthetic Clinic, kawasan Galaxy, Kota Bekasi, masih bergulir di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Hingga Rabu (18/11/2026), pihak Imigrasi disebut masih melakukan pemanggilan saksi-saksi.
Laporan tersebut sebelumnya disampaikan secara resmi pada 10 November 2026 oleh seorang pelapor berinisial D. Berdasarkan dokumen Formulir Laporan Pengaduan Kantor Imigrasi Bekasi Nomor LP/21/X/2026/PEL-PENGADUAN/Bekasi, pengaduan itu berkaitan dengan dugaan aktivitas dua WNA berinisial QTP dan THV yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
Dalam uraian laporan, kedua WNA tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan operasional Paris Aesthetic Clinic di kawasan Galaxy, Kota Bekasi.
Pelapor menduga, salah satu WNA menjalankan aktivitas sebagai resepsionis, bagian pemasaran, dan administrasi. Sementara WNA lainnya diduga turut terlibat dalam kegiatan operasional klinik kecantikan tersebut.
Dugaan keterlibatan keduanya dalam aktivitas usaha kemudian menjadi dasar pelapor meminta Kantor Imigrasi Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin tinggal serta kesesuaian kegiatan yang dilakukan selama berada di Indonesia.
Namun, perkembangan penanganan laporan tersebut masih berada pada tahap pemanggilan saksi. Hal itu disampaikan pihak Kantor Imigrasi Bekasi ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Informasi serupa juga diperoleh pelapor ketika kembali meminta penjelasan mengenai perkembangan pengaduan yang telah disampaikan. Pihak Imigrasi disebut masih memberikan keterangan bahwa proses penanganan berada pada tahap pemanggilan saksi-saksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari pelapor mengenai perkembangan pemeriksaan, mengingat laporan telah diterima sejak 10 November 2026.
Pelapor berharap Kantor Imigrasi Bekasi dapat menangani pengaduan tersebut secara responsif, profesional, dan transparan. Menurutnya, pemeriksaan harus tetap mengedepankan prosedur serta pembuktian, tetapi perkembangan penanganan laporan juga perlu disampaikan secara jelas.
“Harapannya, Imigrasi Bekasi dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai laporan masyarakat terkesan berjalan tanpa kepastian perkembangan. Kami juga meminta agar penanganan persoalan ini dilakukan secara transparan, “demikian harapan pelapor.
Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia merupakan bagian dari fungsi keimigrasian. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap orang asing menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan ketentuan izin tinggal yang diberikan.
Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam laporan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa kedua WNA yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran keimigrasian.
Hingga berita ini disusun, Kantor Imigrasi Bekasi masih menyampaikan bahwa penanganan laporan berada pada tahap pemanggilan saksi-saksi. Belum terdapat keterangan mengenai hasil akhir pemeriksaan maupun kesimpulan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Publik kini menunggu tindak lanjut pihak Imigrasi untuk memastikan duduk persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi perkembangan penanganan menjadi penting agar pengaduan masyarakat memperoleh kepastian tindak lanjut sekaligus menjaga kepercayaan terhadap fungsi pengawasan keimigrasian.(Ek/Nr).
