TANGERANG SELATAN- bekasitoday.com– Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menyoroti pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ia menegaskan, proses tersebut harus dijalankan secara ketat sesuai prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam keterangannya, Deri menekankan bahwa open bidding tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
“Seleksi terbuka harus berbasis sistem merit, artinya mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Ini yang harus dijaga oleh panitia seleksi, “ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Transparansi dan Objektivitas
Deri memberikan sejumlah catatan penting kepada panitia seleksi agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan polemik. Ia menekankan aspek transparansi sebagai hal utama. Pansel diminta membuka informasi secara jelas terkait kriteria penilaian, metode seleksi, hingga hasil di setiap tahapan.
“Transparansi penting agar publik mengetahui prosesnya. Ini untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat, “katanya.
Selain itu, objektivitas dalam penilaian juga menjadi sorotan. Deri menegaskan seluruh peserta harus dinilai berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta integritas, tanpa intervensi pihak tertentu.
“Jangan sampai ada kepentingan di luar sistem yang memengaruhi hasil seleksi. Ini bisa merusak profesionalitas ASN, “tegasnya.
Akuntabilitas dan Independensi
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas, di mana setiap tahapan seleksi harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
“Semua proses harus jelas, bisa diaudit, dan sesuai aturan. Ini penting untuk menjaga kredibilitas hasil seleksi, “ujarnya.
Lebih lanjut, Deri mengingatkan agar panitia seleksi menjaga independensi dalam menjalankan tugas.
“Panitia seleksi harus bebas dari tekanan dan konflik kepentingan. Kalau independensi terganggu, maka hasilnya juga akan diragukan, “imbuhnya.
Dorongan Perbaikan Tata Kelola
Menurut Deri, pengawasan dari lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga penting untuk memastikan penerapan sistem merit berjalan optimal. Ia menilai masukan yang disampaikannya merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendorong perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam pengisian jabatan strategis di pemerintah daerah.
“Harapannya, proses seleksi ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik, “ujarnya.
Deri menegaskan, pelaksanaan open bidding yang sesuai aturan akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kalau prosesnya bersih dan profesional, maka kepercayaan publik akan meningkat. Ini penting untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sehat, “pungkasnya.(Nr).