JAKARTA, bekasitoday.com– Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, efektivitas komunikasi publik menjadi sorotan akademisi, pengamat politik, dan masyarakat sipil.
Isu tersebut dibahas dalam webinar “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (17/10/2026). Diskusi menyoroti pentingnya transparansi, konsistensi pesan, komunikasi empatik, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah. Selain menyampaikan program Presiden, pemerintah perlu menghimpun masukan dan keluhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, “ujar Fahd.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai peningkatan kepercayaan publik membutuhkan strategi komunikasi yang terencana dan konsisten. Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI yang disebut telah terjadi tiga kali dalam dua tahun sebagai salah satu aspek yang perlu dievaluasi.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi, menekankan pentingnya komunikasi empatik. Menurutnya, banyaknya lembaga komunikasi pemerintah belum tentu menjamin efektivitas penyampaian kebijakan.
“Komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi, “kata Prabu.
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, mengingatkan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah perlu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan serta menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dan kelompok rentan.
Senada, Pengamat Komunikasi Publik dan Politik Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menegaskan bahwa persuasi dalam komunikasi pemerintahan harus disertai tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap kebenaran. Keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari kemampuan memengaruhi opini publik, tetapi juga dari akuntabilitasnya.
Webinar yang merupakan bagian dari Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 ini diikuti ratusan peserta dari kalangan alumni, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, Universitas Paramadina mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap komunikasi pemerintahan. Komunikasi yang transparan, empatik, inklusif, dan partisipatif dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik, membuka ruang kritik, serta memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Nr).