JAKARTA TIMUR bekasitoday.com– Aula Lapas Kelas I Cipinang dipadati para kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan kepala Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), baik yang hadir langsung maupun secara daring. Mereka mengikuti sosialisasi Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati) yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas RI), Jumat (31/10/2025).
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas RI, didampingi Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, serta jajaran pejabat struktural Ditjen Pemasyarakatan dan Biro Humas Kemenimipas.
Dalam sambutannya, pimpinan Kemenimipas menegaskan bahwa Pasopati merupakan langkah strategis membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, tangguh, dan kredibel di seluruh unit pemasyarakatan.
“Krisis informasi bukan sekadar soal peristiwa, tapi juga soal persepsi publik. Komunikasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi sangat menentukan reputasi lembaga, “ujar perwakilan pimpinan Kemenimipas.
Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menambahkan bahwa pedoman ini menjadi panduan penting dalam menghadapi situasi darurat informasi.
“Krisis tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kuncinya ada pada komunikasi publik yang cepat dan terkoordinasi. Satu suara, jaga reputasi, “tegasnya.
Pedoman Pasopati memuat klasifikasi krisis, mekanisme pelaporan, serta pembentukan Tim Komunikasi Krisis (TKK) di tiap Lapas dan Kanwil, lengkap dengan sistem penunjukan juru bicara resmi untuk mencegah tumpang tindih informasi.
Kolaborasi Pemerintah dan Media.
Untuk memperkaya perspektif, Kemenimipas menghadirkan narasumber dari organisasi kewartawanan dan akademisi komunikasi, termasuk dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, mendelegasikan kehadirannya kepada Zarman Syah (Sekolah Jurnalis Indonesia) dan Achmad Rizal (Humas).
Dalam sesi penutup, Zarman Syah memaparkan makalah berjudul “Jurnalisme Data dan Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital.” Ia menekankan pentingnya keakuratan dan kejujuran data di tengah derasnya arus informasi.
“AI dan jurnalisme data membantu kita memilah fakta dari hoaks. Dengan data yang benar, komunikasi publik bukan menimbulkan kepanikan, tapi menumbuhkan kepercayaan, “jelas Zarman.
Sementara itu, Achmad Rizal menyoroti pentingnya literasi media bagi aparatur pemasyarakatan. Menurutnya, petugas Lapas sering menjadi garda depan menghadapi opini publik, sehingga kemampuan literasi media bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan.
Tonggak Reformasi Komunikasi Publik.
Selain PWI, hadir pula narasumber dari organisasi pers nasional lain serta akademisi komunikasi dari berbagai perguruan tinggi. Mereka menilai Pasopati sebagai tonggak reformasi komunikasi lembaga publik di Indonesia, bukan hanya sebagai protokol krisis, tetapi juga sebagai model kolaborasi antara pemerintah dan pers.
“Krisis informasi hanya bisa diredam bila pemerintah dan media berbicara dengan bahasa yang sama: bahasa fakta, “ujar salah satu akademisi.
Zarman Syah menilai pengalaman berbicara di hadapan ratusan pejabat pemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan paradigma.
“Kini pemerintah tak lagi menutup diri. Mereka belajar dari jurnalis dan kampus tentang bagaimana membangun kepercayaan publik lewat komunikasi yang terbuka, “katanya.
Momentum Baru.
Kegiatan sehari penuh ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kemenimipas dan seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia untuk memperkuat sinergi lintas lembaga. Kemenimipas berharap pedoman Pasopati menjadi pondasi baru bagi komunikasi publik pemerintah yang humanis, profesional, dan terpercaya.
“Krisis adalah ujian reputasi, dan reputasi hanya bisa dijaga dengan komunikasi yang jujur, “tutup Zarman Syah.(Nr).
