KAB. KARO- bekasitoday.com– Kesepakatan penutupan sementara pos retribusi di jalur menuju objek wisata Pemandian Air Panas Pariban ternyata hanya menjadi formalitas di atas kertas. Fakta di lapangan menunjukkan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme masih berlangsung secara terang-terangan, mencederai citra destinasi wisata unggulan Kabupaten Karo.
Meski pos retribusi resmi dinyatakan ditutup sembari menunggu kesepakatan bersama yang sah, pengutipan liar tetap berjalan. Rekaman video amatir yang beredar luas memperlihatkan seorang pria dengan sikap arogan mencegat kendaraan dan memeras wisatawan. Berdasarkan identifikasi visual, pria tersebut diketahui bernama Ri alias Ko alias Tarigan, yang diduga terafiliasi dengan kelompok Ber alias Lin.
Dengan arogansi luar biasa, Ri alias Ko alias Tarigan menetapkan tarif sepihak dan mengintimidasi pengunjung tanpa dasar aturan resmi. Tindakan ini memperlihatkan seolah dirinya kebal hukum, menabrak kesepakatan penutupan pos, dan merusak kenyamanan wisatawan. Akibatnya, Pemandian Air Panas Pariban yang seharusnya menjadi ruang rekreasi keluarga kini mendapat stigma negatif. Dampak buruk ini dirasakan langsung oleh pengelola wisata dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
Kondisi tersebut memicu kritik keras terhadap integritas penegakan hukum di Kabupaten Karo. Publik mempertanyakan kinerja kepolisian yang dianggap lumpuh menghadapi premanisme berkedok retribusi. Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana mungkin seorang oknum bisa dengan leluasa mengangkangi kesepakatan resmi dan tetap memeras masyarakat di ruang publik?
Upaya konfirmasi redaksi kepada jajaran Polres Tanah Karo tidak membuahkan hasil. Pesan resmi yang dikirim melalui WhatsApp kepada Kapolres Tanah Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si.; Kasat Reskrim AKP Erick Nainggolan; serta Kasat Intelkam AKP Handel Sembiring tidak mendapat balasan. Ironisnya, pesan kepada Kasat Intelkam terpantau sudah berstatus ceklis dua biru, tanda telah dibaca, namun tetap diabaikan.
Sikap bungkam para petinggi Polres Tanah Karo semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran sistematis. Masyarakat dan penggiat pariwisata mendesak agar aparat segera bertindak tegas menangkap pelaku beserta aktor intelektual di baliknya. Tanpa langkah nyata, kepolisian akan dianggap gagal memberikan jaminan keamanan dan membiarkan hukum tunduk pada arogansi preman jalanan.(Tim Redaksi)