Komisi IV DPR-RI Tinjau Proyek Restorasi Pelabuhan PPI Paljaya yang Viral, Nelayan dan PLTGU Muara Tawar Terdampak

Inshot 20250123 063149613TARUMAJAYA bekasitoday.com– Komisi IV DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya, desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawabarat, untuk meninjau langsung proyek restorasi pelabuhan yang tengah viral di masyarakat. Proyek ini menjadi perhatian publik setelah diduga menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, khususnya bagi para nelayan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar/PLN Nusantara Power UP Muara Tawar.

Restorasi yang bertujuan meningkatkan fasilitas pelabuhan tersebut justru diduga menyulitkan nelayan setempat untuk melaut. Banyak dari mereka mengeluhkan akses keluar-masuk nelayan yang terganggu akibat proyek ini. Selain itu, proyek tersebut juga disebut-sebut berdampak pada terganggunya operasional PLTGU Muara Tawar, yang menjadi salah satu sumber pasokan energi penting di wilayah Jawa-Madura-Bali (jamali).

Dalam kunjungan ini, anggota Komisi IV DPR-RI berdialog langsung dengan nelayan, dan pihak terkait untuk mendengar aspirasi dan mencari solusi terbaik. Komisi IV menyampaikan komitmennya untuk memastikan proyek restorasi ini tidak hanya membawa manfaat infrastruktur, tetapi juga tidak merugikan masyarakat sekitar dan sektor vital lainnya.

Menanggapi kunjungan Komisi IV DPR-RI Kuasa Hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang ditunjuk melalui SPMK Nomor :1614/PL.04.02/PPMC yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawabarat Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan dna Perikanan Muara Ciasem untuk mengerjakan Penataan Kawasan PPI Paljaya PKS nomor 45/PEM.04.04/BPKAD membenarkan, hari ini ada kunjungan dari DPR-RI dari Komisi IV kita patut bersyukur, kedatangan mereka untuk melihat kondisi pelabuhan ikan di Paljaya.

“Kalau gak ada cerita ini mungkin 5 tahun kedepan anggota DPR-RI gak bakal kemari, tapi karena ada persoalan alur laut yang sedang dikerjakan oleh Paljaya akhirnya mereka datang kemari, dan menanyakan secara langsung kepada para nelayan apasih persoalan-persoalannya, “ujar Deolipa Yumara seraya mengatakan Pemerintah Pusat harus mendukung Pemerintah Daerah yang ingin membuat pelabuhan terbesar di Jawabarat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Rabu (22/1/2025).

Ketika disinggung mengenai anggota DPR-RI yang akan membentuk Pansus, dirinya mengatakakan itu urusan DPR.

“Dia mau bikin Pansus kek, mau bikin apa kek itu urusan dia, bukan urusan kita, kita tinggal melihat dan memberikan informasi seakurat mungkin dan sebanyak-banyaknya secara ril dan akurat, dan tidak ada yang kita bohong-bohongi, “terangnya.

Dan ketika ditanya tentang sertifikat di atas laut, dirinya mengaku sertifikat inikan punya perorangan.

“PT.TRPN tidak mempunyai sertifikat, silahkan di cek aja ke ATR/BPN Bekasi, gak ada sertifikat atas nama perusahaan kami ini, “jelasnya.

Ketika ditanya kembali siapa pemilik perorangannya, dirinya kembali mengaku tidak tahu.

“Silahkan cari sendiri, “tutupnya.

Kunjungan komisi IV DPR-RI ini diharapkan dapat membawa titik terang bagi penyelesaian masalah, sehingga restorasi pelabuhan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan sektor strategis.(Nr).

Loading

Bagikan:
error: