JAKARTA- bekasitoday.com – Krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya dengan pendekatan ilmiah semata. Diperlukan integrasi antara sains, kebijakan politik, etika, serta tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk “Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia” yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab moral sekaligus akademik yang harus diwujudkan oleh perguruan tinggi.
Menurutnya, kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan yang mampu menjawab tantangan pembangunan bangsa.
“Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia, “ujarnya.
Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yakni periode ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang memengaruhi sistem bumi.
Ia menyebut kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar prediksi ilmiah, melainkan kenyataan yang harus direspons melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
“Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan, “tegasnya.
Moderator diskusi yang juga Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, menjelaskan bahwa forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi akademik. Seluruh gagasan dan pandangan para narasumber akan dihimpun menjadi sebuah buku yang diharapkan menjadi referensi bagi kalangan akademisi maupun para pembuat kebijakan.
Dari sisi riset, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi minimnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang adil.
Menurutnya, sains mampu menjelaskan berbagai risiko lingkungan, tetapi tidak memiliki kemampuan menentukan pilihan moral. Oleh sebab itu, etika dan kebijakan publik menjadi jembatan penting antara temuan ilmiah dengan keputusan pemerintah.
Pandangan dari aspek hukum disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif, yang menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria yang belum terselesaikan serta masih dominannya sistem hukum warisan kolonial dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang, “katanya.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, menegaskan bahwa transisi energi tidak cukup hanya dimaknai sebagai upaya menekan emisi karbon. Menurutnya, transisi energi juga harus diiringi perubahan sistem ekonomi agar lebih adil dan mampu memulihkan lingkungan.
Hal senada disampaikan Iqbal Damanik, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia. Ia menilai bukti ilmiah mengenai krisis iklim sesungguhnya sudah sangat kuat. Persoalan utama adalah bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan lingkungan.
Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritisi ketergantungan Indonesia terhadap sektor ekstraktif. Menurutnya, kemajuan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan kemauan politik dibandingkan melimpahnya sumber daya alam.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya, “ujarnya.
Dari perspektif ekologi manusia, peneliti Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak masyarakat melihat persoalan lingkungan melalui pendekatan dekolonisasi pengetahuan dan keadilan global.
Ia memperkenalkan konsep Doughnut Framework, yang menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hingga melampaui batas-batas ekologis yang aman.
Dalam sesi lain, Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai perubahan iklim.
Menurutnya, pemberitaan lingkungan seharusnya tidak hanya berfokus pada bencana yang terjadi, tetapi juga mengulas akar penyebab kerusakan lingkungan serta berbagai langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.
Diskusi kemudian ditutup oleh Ketua Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. M. Amin Abdullah, yang mengajak seluruh peserta tetap optimistis dalam memperjuangkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa perubahan besar selalu diawali dari lahirnya gagasan melalui diskusi, riset, dan karya tulis yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.
Forum tersebut menegaskan bahwa pembangunan Indonesia di masa depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Integrasi antara sains, politik, etika, keadilan sosial, serta tata kelola yang berbasis bukti ilmiah dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi krisis iklim sekaligus mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.(Nr).