JAKARTA- bekasitoday.com– Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap berani dan profesional dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga antirasuah itu juga diminta tidak ragu memeriksa siapa pun yang namanya terseret dalam proses hukum apabila terdapat indikasi maupun alat bukti yang cukup.
Ketua Umum PP GP Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, secara spesifik menyebut Menteri BUMN Erick Thohir dan pengusaha Boy Thohir agar turut diperiksa oleh KPK apabila dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ditemukan alat bukti yang mengarah kepada keduanya.
Menurut Aminullah, langkah tersebut penting untuk memastikan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum benar-benar diterapkan dalam pemberantasan korupsi.
“KPK jangan takut. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup terhadap siapa pun, termasuk tokoh publik, pejabat aktif, mantan pejabat, direksi, komisaris BUMN, maupun pihak lainnya, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku, “ujar Aminullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Ia menilai, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum merupakan mekanisme resmi untuk menguji kebenaran suatu laporan sekaligus memperjelas duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan milik negara.
Meski demikian, Aminullah mengingatkan agar seluruh proses hukum berjalan murni berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi kepentingan politik maupun penghakiman melalui opini publik.
“Kalau memang ada bukti yang sah menurut hukum yang mengarah kepada Boy Thohir, Erick Thohir, atau siapa pun, silakan diproses sesuai mekanisme hukum. Sebaliknya, jika tidak ada bukti yang cukup, jangan ada penghakiman di ruang publik, “tegasnya.
Ia menambahkan, keberanian KPK memanggil dan memeriksa siapa pun tanpa pandang bulu akan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara objektif dan profesional.
Menurutnya, langkah tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum nasional, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN.
Hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak KPK, Menteri BUMN Erick Thohir, maupun Boy Thohir terkait pernyataan dan desakan pemeriksaan yang disampaikan oleh PP GP Al Washliyah.(Tim).