JAKARTA- bekasitoday.com– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyatakan apresiasi terhadap kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan energi menjelang Hari Raya Iduladha 2026. Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat persoalan serius terkait tata kelola subsidi energi, khususnya pada distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram.
“Secara umum Komisi XI mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga di dalam menjaga pasokan energi menjelang Iduladha. Namun kami juga menekankan bahwa tantangan hari ini bukan semata pada pasokan, bukan semata pada ketersediaan stok, tetapi juga tata kelola dari subsidi energi, “ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah milik PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (22/5/2026), politisi PKB tersebut menyoroti tantangan utama distribusi energi nasional yang dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan subsidi energi tepat sasaran dan bebas dari kebocoran.
Hanif menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap implementasi penugasan Public Service Obligation (PSO) yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga. Dari data yang dipaparkan, realisasi distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram disebut telah melampaui kuota tahun berjalan atau year to date.
“Tadi data yang dipaparkan menunjukkan biosolar misalnya sudah mencapai 100,1 persen dari kuota year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan sudah sampai 109,18 persen. Ini artinya menjadi alarm bahwa kebocoran dan salah sasaran subsidi masih menjadi persoalan yang serius, “jelasnya.
Ia juga menyoroti langkah digitalisasi pengawasan distribusi energi yang telah dilakukan Pertamina, termasuk penggunaan QR Code dan integrasi data. Meski demikian, Hanif menilai sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menutup potensi pelanggaran dalam distribusi subsidi energi.
“Pertamina sendiri juga masih mengakui tingginya pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang ini bukan sekadar instrumen, tetapi efektivitas pengendalian yang benar-benar bisa menutup ruang fraud dan memastikan subsidi itu sampai kepada sasaran secara tepat, “tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai pemegang saham strategis untuk aktif mendorong penguatan tata kelola di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group.
“Kami juga meminta BPI Danantara sebagai pemegang saham strategis ini aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga dan juga di Pertamina Group, “ujarnya.
Menurut Hanif, penguatan tata kelola dan efisiensi di tubuh Pertamina Group menjadi langkah penting agar anggaran negara yang dialokasikan melalui skema subsidi energi benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang berhak menerima.
“Efisiensinya sekaligus juga transformasi tata kelola dari PT Pertamina Group agar ke depan uang negara yang dikucurkan melalui skema subsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran dan juga sampai kepada pihak-pihak yang semestinya, “pungkasnya.(Nr).