JAKARTA- bekasitoday.com– Perdebatan mengenai hubungan antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya diskusi mengenai stabilitas ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.
Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, SH., LL.M., menegaskan bahwa anggapan masyarakat yang menilai BI dan Kementerian Keuangan selalu berjalan dalam kepentingan yang sama merupakan pandangan yang kurang tepat. Menurutnya, kedua lembaga memiliki mandat yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional.
“Orang sering mengira Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu sejalan. Padahal tidak sesederhana itu. Di kalangan ekonom bahkan dikenal istilah Thamrin versus Lapangan Banteng. Thamrin melambangkan Bank Indonesia, sementara Lapangan Banteng identik dengan Kementerian Keuangan. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda sesuai mandat yang diemban, “ujar Agus kepada media, Rabu (29/7/2026).
Agus mengibaratkan hubungan kedua institusi tersebut seperti penabuh kendang dan penari dalam budaya Jawa. Menurutnya, keduanya harus bergerak selaras meski memiliki ritme yang berbeda.
“Iramanya harus selaras agar pertunjukan berjalan baik. Tetapi ritme keduanya tidak selalu sama karena masing-masing mengejar tujuan yang berbeda. Justru di situlah keseimbangan ekonomi dijaga, “katanya.
Independensi BI Menjadi Pilar Stabilitas Ekonomi
Dalam pandangannya, independensi Bank Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan strategis dalam mengelola nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi sehingga harus terbebas dari tekanan politik jangka pendek.
“Bank Indonesia memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan rupiah. Kekuasaan sebesar itu harus dijalankan secara independen agar mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Saya sering menyebut tugas BI sebagai menjaga keringat rakyat, “ungkap Agus.
Ia menjelaskan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan seorang buruh menerima upah Rp100 ribu hari ini yang cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika akibat inflasi besok uang yang sama hanya mampu membeli sebagian kecil kebutuhan pokok, maka yang hilang bukan hanya nilai uang, tetapi juga hak hidup masyarakat. Itulah amanat utama bank sentral, “jelasnya.
Tugas BI Lebih Luas dari Sekadar Menetapkan Suku Bunga
Agus menilai masih banyak masyarakat yang memahami tugas Bank Indonesia hanya sebatas menetapkan suku bunga acuan. Padahal, menurutnya, tanggung jawab bank sentral jauh lebih luas.
“Bank Indonesia menjaga keseluruhan ekosistem moneter. Stabilitas harga, kepercayaan terhadap rupiah, kesehatan perbankan, kelancaran sistem pembayaran, keamanan transaksi digital hingga pengendalian inflasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Jika satu mata rantai terganggu, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan juga bisa ikut terganggu, “paparnya.
Kementerian Keuangan Berperan Menjalankan Kebijakan Fiskal
Di sisi lain, Agus menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai otoritas fiskal yang bertugas menerjemahkan kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menteri Keuangan merupakan bagian dari kabinet sehingga berkewajiban menerjemahkan visi Presiden menjadi program pembangunan melalui APBN, pengelolaan pajak, bea cukai, pembiayaan negara hingga memastikan seluruh program pemerintah memiliki dukungan anggaran. Orientasinya memang berbeda dengan BI, “katanya.
Menurut Agus, perbedaan sudut pandang antara BI dan Kementerian Keuangan justru merupakan mekanisme penyeimbang yang sehat dalam sistem ekonomi.
“Kalau selalu sepakat, justru saya khawatir. Perbedaan pandangan merupakan mekanisme pengimbang dalam menjaga perekonomian, “ujarnya.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat mendorong peningkatan likuiditas guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara BI justru memilih menyerap kelebihan uang beredar apabila menilai likuiditas masih berlebih akibat tingginya undisbursed loan.
“Dari luar terlihat bertentangan, padahal masing-masing sedang menjalankan mandat konstitusionalnya, “tambahnya.
Kebijakan Moneter Selalu Memiliki Dampak Berantai
Agus juga menyoroti tantangan yang dihadapi BI ketika terjadi arus keluar modal asing dari Indonesia. Dalam situasi tersebut, kenaikan suku bunga acuan sering kali menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah.
Namun, menurutnya, setiap kebijakan moneter selalu memiliki konsekuensi terhadap sektor riil.
“Ketika suku bunga naik, bunga kredit ikut meningkat, biaya produksi perusahaan bertambah, laba usaha menurun, hingga akhirnya penerimaan pajak negara juga bisa terdampak. Karena itu setiap kebijakan harus dihitung secara sangat cermat, “jelasnya.
Dinamika yang Menyehatkan Perekonomian
Lebih lanjut, Agus menilai dinamika antara BI dan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari sistem pengawasan alami dalam tata kelola ekonomi nasional.
“Kementerian Keuangan bekerja dalam siklus pemerintahan lima tahunan. Sementara Bank Indonesia berpikir jauh lebih panjang, bahkan hingga dua puluh atau dua puluh lima tahun ke depan. Yang satu mendorong percepatan pembangunan, sedangkan yang lain menjaga kesinambungan ekonomi. Dua perspektif ini harus tetap ada agar pembangunan tidak mengorbankan stabilitas, “ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bank sentral kerap dianggap terlalu konservatif karena lebih mengutamakan pengendalian inflasi dibanding mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
“Menggelontorkan uang memang menyenangkan dalam jangka pendek. Tetapi jika kemudian harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok melonjak, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Bank sentral harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, “katanya.
Independensi BI Harus Terus Dijaga
Menutup keterangannya, Agus Santoso menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia harus tetap dipertahankan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.
“Gubernur Bank Indonesia bukan politisi. Ia tidak memiliki partai maupun mesin politik. Ketika kebijakannya dianggap tidak populer, ia harus siap menerima kritik. Namun itulah konsekuensi sebuah lembaga independen, “tuturnya.
Menurut Agus, tujuan utama independensi BI bukan untuk menjaga kepentingan pemerintah, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang nasional.
“Pada akhirnya, yang dipertahankan adalah kepercayaan terhadap rupiah. Selama rakyat Indonesia masih menggantungkan kehidupannya pada rupiah, selama itu pula independensi Bank Indonesia harus dijaga, “pungkas Agus Santoso.(Nr).