JAKARTA- bekasitoday.com– Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai kepemimpinan baru di Bank Indonesia (BI) perlu mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, Gubernur BI yang baru tidak cukup hanya menjalankan kebijakan moneter, tetapi juga harus mampu memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan ekonomi nasional berjalan secara terpadu.
Prof. Didik menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia, otoritas moneter memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, ia menilai pergerakan kurs dipengaruhi oleh berbagai faktor di sektor riil sehingga membutuhkan sinergi dengan kebijakan fiskal, perdagangan, investasi, dan industri.
“Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini, “ujar Prof. Didik dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, masih berkembang anggapan di masyarakat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Padahal, secara kelembagaan, stabilitas nilai tukar merupakan mandat Bank Indonesia, sementara pemerintah mendukung melalui koordinasi kebijakan di berbagai sektor ekonomi.
Prof. Didik menilai Gubernur BI yang baru harus mengambil peran strategis dalam mengoordinasikan kebijakan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, serta kementerian yang menangani sektor perindustrian.
Ia berpendapat bahwa kekuatan nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja perdagangan internasional, arus investasi, dan kemampuan negara meningkatkan cadangan devisa.
“Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini, tetapi perlu memainkan peran memimpin koordinasi bersama kementerian lain agar nilai tukar tidak terus mengalami tekanan, “tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Didik mengatakan Bank Indonesia perlu memperluas perannya sebagai penggerak sinergi kebijakan nasional, tidak hanya menjalankan fungsi sebagai otoritas moneter. Menurutnya, penguatan cadangan devisa tidak dapat dicapai semata-mata melalui instrumen moneter karena sumber devisa berasal dari aktivitas ekonomi riil, seperti ekspor, investasi, dan perdagangan internasional.
Ia menilai apabila tekanan terhadap rupiah dipicu oleh melemahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, maka Bank Indonesia perlu memimpin koordinasi bersama pemerintah untuk memperkuat ekspor bernilai tambah, mendorong industri berorientasi ekspor, mengendalikan impor tertentu, serta meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment).
Menurut Prof. Didik, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat fundamental ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas kebijakan suku bunga dalam merespons tekanan terhadap nilai tukar. Berdasarkan pengamatannya, kenaikan suku bunga belakangan ini belum mampu mengembalikan stabilitas rupiah secara signifikan. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi likuiditas di sektor riil, memperlambat aktivitas ekonomi produktif, serta mendorong perpindahan dana ke instrumen keuangan yang menawarkan tingkat imbal hasil lebih tinggi.
“Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Bahkan dampak dari kebijakan moneter tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi. Di sinilah instrumen moneter dan nonmoneter harus dilakukan bersama. Untuk itu diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan, “ujarnya.
Prof. Didik menegaskan Bank Indonesia tetap memiliki mandat utama dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengelola peredaran uang rupiah. Namun, ketika stabilitas nilai tukar menghadapi tekanan yang serius, ia berpendapat BI perlu tampil lebih proaktif dalam memimpin koordinasi ekonomi nasional.
Menurutnya, kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjadi faktor penting dalam memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan sektor riil sehingga Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih kokoh dalam menghadapi dinamika perekonomian global.(Nr).